“Siswa Bisa Tarik Tunai Seluruh Dana KJP Plus Selama PSBB “

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperbolehkan siswa-siswi menarik tunai seluruh dana yang diberikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penarikan tunai dana KJP Plus bisa dilakukan mulai bulan ini. “Skema ini sudah bisa dicairkan mulai bulan Mei 2020, dan berlaku selama masa PSBB,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana melalui siaran pers Pemprov DKI, Jumat (15/5/2020). Nahdiana menjelaskan, pemberian dana KJP Plus biasanya dibagi dua, yakni dana rutin dan dana berkala. Dana rutin diberikan setiap bulan dan sebagian dapat ditarik tunai. Sementara

dana berkala diberikan setiap enam bulan untuk belanja keperluan sekolah dan tidak bisa ditarik tunai. Namun, kebijakan itu diubah selama masa PSBB. Seluruh dana yang diberikan bisa ditarik tunai. Dana berkala juga diberikan tiap bulan, bersamaan dengan dana rutin. Nahdiana mencontohkan, siswa SD biasanya mendapatkan dana rutin Rp 135.000 per bulan, Rp 100.000 bisa ditarik tunai, sementara sisanya untuk belanja pangan murah secara non-tunai. Kini, dana Rp 135.000 itu bisa ditarik tunai seluruhnya. Kemudian, siswa SD biasanya mendapatkan dana berkala sebesar Rp 690.000 tiap enam bulan untuk belanja kebutuhan sekolah secara non-tunai.

Kini, dana berkala itu diberikan tiap bulan sebesar Rp 115.000 dan bisa ditarik tunai seluruhnya. “Dinas Pendidikan menggabung dana rutin dan dana berkala tiap bulannya, serta menghapus sementara kewajiban pencairan non-tunai. Berkat kebijakan ini, keseluruhan dana yang masuk, dapat digunakan langsung secara tunai maupun non-tunai,” kata Nahdiana. Dengan kebijakan tersebut, jumlah dana KJP Plus yang akan diterima siswa tiap bulannya adalah sebesar Rp 250.000 untuk SD, Rp 300.000 untuk SMP, Rp 420.000 untuk SMA, Rp 450.000 untuk SMK, dan Rp 300.000 untuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Selain itu, siswa yang baru lulus SMA/SMK akan mendapatkan dana tambahan. “Bagi penerima KJP Plus yang sudah di kelas XII atau yang bersiap memasuki jenjang kuliah, akan tetap mendapat dana bridging Rp 500.000 per orang,” ucap Nahdiana. Kebijakan lainnya, Pemprov DKI menghapus sementara program belanja pangan murah untuk penerima KJP Plus selama masa pandemi Covid-19. Sebagai gantinya, Pemprov DKI memberikan paket bantuan sosial selama masa PSBB. Dengan demikian, dana KJP Plus yang biasa digunakan untuk membeli pangan murah bisa dipakai untuk keperluan lain.

__Posted on
May 17, 2020
__Categories
Informasi Madrasah

Author: Admin MIN 3 JakTim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *